Kapolres Mamuju Dihadiahi 1000 Celana Dalam dan Bra

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam gerakan pemerhati penegakan supremasi hukum yang menuding kapolres mamuju, AKBP Eko wagiantor melindungi belasan polisi yang terlibat narkoba menghadiahkan 1000 celana dalam dan bh kepada kapolres mamuju, AKBP Eko wagianto di kantornya, Selasa (21/01/2014). Warga juga menuntut kapolri agar segera mencopot kapolres mamuju karena dinilai tidak bisa bekerja profesional dan lebih melindungi anggotanya yang terlibat narkoba daripada bertugas memberantas peredaran narkoba yang sudah meresahkan warga mamuju.

Kecewa dengan langkah penegakan hukum terhadap 60 lebih pelaku narkoba termasuk belasan polisi yang ditangkap karena diduga terlibat sebagai pemakai dan pengeder narkoba dalam tiga bulan terakhir di Mamjuju, menggelar aksi unjuk rasa di depan kapolres mamuju, Selasa (21/01/2014) hari ini.

Berbeda dengan aksi lainnya, ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk ibu-ibu rumah tangga yang menyatakan prihatin dengan maraknya peredaran narkoba yang juga pelakunya melibatkan polisi di wilayah mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan cara membawa ribuan celana dalam ke kantor polres dengan cara dibentangkan menggunakan tali rapiah.

Celana dalam dan BH yang sudah diikat dengan tali rapiah ini selanjutnya diarak warga dari lapangan mamuju ke kantor polres mamuju sambil menggelar orasi di sepanjang jalan. Warga mengajak masyarakat agar ikut terlibat mendorong pemberantasan narkoba yang sudah sangat meresahkan warga mamuju. Sejumlaha warga dna pengendara yang menyaksikan pagelaran ribuan celana dalam di jalan raya ini tertawa lucu, menyaksikan cara warga mengekspresikan protes mereka kepada aparat kepolisian yang dinilai tidak bekerja profesional.

Tiba di halaman mapolres mamuju, warga ini kemudian menggelar orasi sambil mengibar-ngibarkan ribuan celana dalam dan bh sebagai bentuk protes terhadap kinerja kapolres mamuju, AKBP Eko wagianto yang baru beberapa bulan bertugas sebagai kapolres mamuju. Celana dalam dan bh ini dihadiahkan warga sebagai simbol lemahnya pemberantasan narkoba terutama yang menyentuh aparat sendiri yang seharusnya menjadi contoh yang ikut mencegah peredaran narkoba bukan terkesan melindungi anggotanya yang bersalah.

Dalam orasinya masyarakat menuding semangat pemberantasan narkoba yang dilakukan kapolres kapolres hanyalah

Pemberian ribuan celana dalam dan bh ini sebagai simbol ketidak percayaan atas kinerja penegak hukum di kepolisian dalam memberantas perdearan narkoba di wilayah mereka.

Sambil menyerahkan celana dalam ini kepada polisi, massa pengunjuk rasa juga mendesak kapolri untuk mencopot kapolres mamuju akbp eko wagianto yang baru beberapa bulan menjabat sebagai kapolres di mamuju mengantikan pendahulunya.

Warga menyatakan kecewa dnegan kinerja kapolres sebagai penegak hukum yang dinilai tidak bisa bekerja profesional memberantas peredaran narkoba. Kapores nilai tegas dalam kasus perkasu, Sementaa kasus yang melibatkan anggotanya tak mampu ditegakkan. Berabagai alasan yang dikemukakan ka;polres kepada wraga dinilai hanyalah bahasa pembelaan seorang kapolres dasripada bentuk keseriusan menagani kasus narkoba di wilayahnya.

Wakapolres mamuju, kompol Andri tentu saja membela atasannya. Menurut Andri kepolisian telah bertindak profesional mengusut kasus narkoba termasuk yang melibatkan aknum polisi. Andri malah menuding para pengunjuk rasa tidak mengerti prosedur dan melakukan aksi dan tuntutan yang dinilai tidak profesional.

“Tidak benar, aparat kepolsian telah bertindak profesional menyelesaikan kasus ini, tidak ada diskriminasi,”ujar wakapolres mamuju, kompol Andri

Koordinator lapangan, Ahmadi mengatakan 1.000 lembar pakaian dalam wanita tersebut merupakan simbol tuntutan  agar kapolri segera mencopot jabatan kapolres mamuju, karena dinilai bertindak tidak profesional dan tidak konsistem pada penegakan hukum tanbpa pandang bulu sesuai aturan perundang-undangan. Ssejumlah oknum polisi yang diduga terlibat narkoba tidak diproses hukum apalagi ditahan.

Menurut ahmadi, tidaka ada negosiasi dalam aksinya. Sebab tuntutanya jelas  yaitu mendesak kapolri segera mencopot kapolres yang dinilai tidak layak jadi kapolres di wilayah mereka, karena mengabaikan amanah jabatannya selaku kapolres.  (K25-11/Junaedi)