Menurut Suhardi, Kebijakan sentralisasi percetakan soal
ujian nasional di Jakarta tidak hanya membutuhkan waktu lama dan menyulitkan
proses distribusi ke berbagai daerah terutama daerah yang sulit dijangkau, tapi
juga bertentangan dengan semnagat desentralisasi melalui Otoda yang membawa
semangat pemberdayan daerah.
“Kalau menteri pendidikan bertanggungjawab dalam masalah ini
harusnya dia mundur, Mundurnya ya, karena malu kepada presiden yang memberinya
kepercayaan dna tangggungjawab, dan malu kepada seluruh rakyat Indonesia karena
gagal mengemban amanah pendidikan,”ujar Suhardi ketika dihubungi Kompas.com
Jumat (19/4) hari ini.
Penundaan jadwal ujian berkali kalai hingga pelaksanan ujian
tidak secara serentak di seluruh tanah air dinilai bupati adalah imbas
penerapan system sentralisatik.percetakan logistic ujian. Menurut Suhardi
percetakan soal UN seharusnya bisa dilakukan di masing-masing propinsi atau pulau-pulau
di Indonesia agar distribusinya lebih mudah dan pemerintah turut memberdayakan
perusahan daerah sesuai smenagat desentralisasi Otoda.
“Sistem pendidkan kita sudah desentralisasi, kenapa Mendikbud
kembali melakukan sntralistik. Kenapa tidak dilakukan pembagian wilayah.
Indonesia ini Negara besar. Kan tendernya bisa di Jakarta proses percetakan
soal ujiannya dilakukan di masing-masing propinsi atau pulau. Ini kan memberdayakan
juag 33 perusahan di daerah,”papar Suhardi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar