Ribuan hektar hutan mangrove yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan hutan swaka margasatwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian, malah dibabat habis pemerintah daerah polewali mandar, sulawesi barat. Sejumlah eskavator milik dinas perikanan dan kelautan dikerahkan untuk mengalihfungsikan hutan bakau menjadi area tambak atas nama kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara presiden sby dan bintang sepak bola dunia christiano ronaldo rabu (26/6) hari ini melestarikan hutan dengan cara menanam mangrove di Bali.
Kawasan hutan
swaka margasatwa kebanggan indonesia bahkan dunia karena kecantikan aneka biota
laut dan satwa langkanya di dusun galeso kecamatan wonomulyo polewlai mandar
ini terus digusur pemerintah dalam hal iin dinas perikanan setempat menggunakan
buldoser.
Pemandangan
ini kontras alias berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan pemain bola
termahal dunia, christiano ronaldo yang dinobatkan sebagai duta mangrove untuk
mendorong pelestarian hutan mangrove. Ronaldo bersama presiden sby hari ini
melakukan penanaman bakau bersama ronaldo di bali untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian hutan mangrove di
tanah air.
Dari lebih
1000 hektar hutan mangrove mampieyang telah ditetapkan pemerintah pusat sejak
1960 melalui kementerian lingkungan hidup sebagai hutan lindung berdasarkan UU
no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang menghapuskan semua tanah
warisan adat dan tanah – tanah tersebut selanjutnya dikuasai Negara, kini hanya
tersesa tak lebih dari 10 persen. Itu pun kini tengah digusur pemerintah menggunakan
buldoser atas nama proyek pemberdayaan masyarakat pesisir, meski terbukti
merusak lingkungan dan ekosistem alam.
Meski
hirarki undang-undang dan keputusan menteri tak bisa dibatalkan dnegan
peraturan lebih rendah dibawahnya, namun kepala bidang perencanaan dinas
perikanan dan kelautan polewali mandar, Budiman menyebutkan, dalam rencana tata
ruang wilayah (rtrw) polewali mandar yang akan disahkan sudah menganulir
undang-undang dan keputusan menteri soal penetapan kawasan swaka margasatwa
yang dilindungi.
Budiman
menilai penetapan ribuan hektar kawasan mngrove di mampie oleh pemerintah pusat
dilakukan secara sepihak dan tidak mempertingbangkan kepentingan sosial
masyarakat disekitarnya. MenurUt budiman, sebelum wilayah tersebut ditetapkan
sebagai kawasan dilindungi, kawasan tersebut sudah lama jadi nhutan pengelolaan
rakyat. “Peraturan menteri itu tidak aspiratif dan ditolak warga, keputsan
tersebut sepihak,”ujar Budiman, kepala perencanaan dinas perikanan polewali
Anggota
komisi 1 dprd polewali mandar, muhiddin muhtar menilai, alasan dinas perikanan mengobrak abrik hutan
lindung yang kaya spesies dan aneka biaota laut/ termasuk hewan langka dan 274
burung cantik dan langka di wailayah ini adalah alasan yang tidak bisa
dibenarkan. Dengan mengatas namakan kepentingan dan pemberdayaan rakyat sebagai
alat jastifikasi, hutan lindung yang seharunsya dijaga dan dilestarikan untuk
keamanan masyarakat sendiri dari ancaman alam seperti sunami dan banjir rob
malah dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi areal tambak. “Jangan merusak
hutan dan menjual nama rakyat, pemerintah seharusnya meplopori kesadaran
melestarikan lingkungan demia keselamatan bumi dna manusia yang lebih
luas,”ujar anggota komisi 1 dprd polewali mandar, Muhiddin muhtar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar